Categories
Syarikat Islam

Pimpinan Pusat/Lajnah Tanfidziah Syarikat Islam Menetapkan Penyelenggaraan Majelis Tahkim (Kongres Nasional) ke 41 di Sumatera Selatan Tahun 2020

Rapat  Pimpinan  Pusat  Syarikat  Islam,    Rabu    11  Maret    2020  di  Kantor  DPP  Syarikat  Islam  Jl.   Proklamasi  No.  53  Menteng,  Jakarta  Pusat.

PIMPINAN  PUSAT/LAJNAH  TANFIDZIAH  SYARIKAT  ISLAM   MENETAPKAN  PENYELENGGARAAN  MAJELIS  TAHKIM  (KONGRES   NASIONAL)  KE  41  DI  SUMATERA  SELATAN  TAHUN  2020

Pimpinan Pusat/Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam menetapkan/memutuskan penyelenggaraan majelis tahkim (kongres nasional) KE 41 di Sumatera Selatan, dalam rapat 11 Maret 2020 di Kantor DPP Syarikat Islam Jl. Proklamasi No. 53 Menteng, Jakarta Pusat. Dalam Majelis Tahkim (Kongres Nasional) nanti selain akan memilih kepengurusan baru, juga akan disahkan penyempurnaan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Syarikat Islam, serta akan diadakan pameran produk ekonomi dari kaum syarikat Islam dan produk ekonomi dari pemerintah Daerah. Majelis Tahkim (Kongres Nasional) ke 41 direncanakan pada bulan Nopember 2020.
Dalam Rapat tersebut juga dibicarakan perkembangan program kerja yang sudah dilaksanakan oleh Pengurus, antara lain bidang pendidikan, dimana sedang disosialisasikan kurikulum syarikat Islam di seluruh sekolah-sekolah dan perguruan tinggi Syarikat Islam. Bidang ekonomi juga disampaikan perkembangan dakwah ekonomi yang telah dicanangkan antara lain pembentukan koperasi, SI Mart dan toko-toko grosir milik syarikat Islam. Dari organisasi sayap juga dikemukakan perkembangan kegiatan SEMMI, Perisai, Gertasi, Pandu SIAP dan SIGAP. Selain itu juga dilaporkan perkembangan Lembaga Bantuan Hukum Syarikat Islam.
Hadir dalam rapat Pengurus Pimpinan Pusat/Lajnah Tanfidziah Syarikat Islam antara lain: Idham Hayat, SH (sekjen); Dr. Mohammad Hatta (Majelis Pendidikan), Prof. Mohammad Taufik Makarao, SH, MH (Ketua Bidang Pendidikan Tingg); H. Sudirman D. Hury (Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Syarikat Islam Sumatera Selatan); Dr. Hamdan Zoelva, SH, MH (Ketua Umum); B.M. Nurhadi (wakil ketua umum); Yudhi Irsyadi (wasekjen); Dr. Wahid Erawan (Ketua Gertasi); Iwan Ass-Aari (ketua); Agustian (Ketua Bidang Pendidikan Dasar & Menengah); Feri Ferdian (Pesaksi); Syarifudin Djosan (wasekjen); Abdul Wahab Suneth, SH (Ketua); Ibong Sjahroezah (ketua); Aulia Tahkim Tjokroaminoto (wasekjen); Chandra Halim (Perisai); Dr. Heru Widodo, SH, MHum (Direktur LBH).

Categories
Syarikat Islam

Rapat konsolidasi Pimpinan Wilayah SI Jawa Barat dengan Ketum SI

Rapat konsolidasi Pimpinan Wilayah SI Jawa Barat dengan Ketum SI.

Categories
Syarikat Islam

UNDANGAN: Ngopi (Ngolah Pikiran) Bareng di Gedung Kaum SI Desa Kandangwangi

Ngopi Bareng…..

sumber: facebook.com/syarikatislam.wanadadi.1

Categories
Syarikat Islam

Ketua PW SEMMI Jawa Timur bersama Ketum PB SEMMI Bintang Wahyu Saputra (BWS)

Ketum PB SEMMI Bintang Wahyu Saputra (BWS)

sumber: facebook.com/amas.new.90

Categories
Syarikat Islam

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) DPP Syarikat Islam Menjadi Salah satu Penguji dalam Ujian Terbuka Disertasi Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam As-syafi’iyah Jakarta

Selasa, 2 Maret 2020, pukul 13.30 WIB, bertempat di Kampus 2 Universitas Islam As-syafi’iyah  Jakarta, Jl. Raya Jatiwaringin No. 12 Jakarta, H. Abubakar (Promovendus) mengikuti Sidang Ujian Promosi Doktor Ilmu Hukum konsentrasi studi Hukum Islam dengan judul disertasi: “TRANSFORMASI HUKUM ISLAM DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL (Studi Tentang Penerapan Hukum Pidana Islam Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional)”.

Bertindaksebagai Tim Promotor dan Penguji, yaitu: Dr. Masduki Ahmad, SH, MM (Ketua); Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, SH, MH (Co Promotor); Prof. Dr. AchmadMobarokMA; Dr. Ilyas Ismail, MA; Prof. Mohammad Taufik Makarao, SH, MH (Ketua Bidang Pendidikan Tinggi DPP Syarikat Islam); Dr. Heru Widodo, SH, MH (Direktur Lembaga Bantuan Hukum DPP Syarikat Islam); Dr. Efridani Lubis, SH, MH; Dr. Abdul Haris Semendawai, SH, LLM.

Promovendus dalam Disertasinya menyatakan, Paradigma hukum masa kini, merupakan kelanjutan dari paradigma hukum masa lalu, dan paradigma hukum masa depan akan lebih banyak ditententukan oleh corak dnn perspektif hukum yang dibangun pada masa kini. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum masa kini, di samping berpijak pada masa lalu, juga harusmemiliki kemampuan melakukan prediksi atas masa depan. Prediksi terhadap masa depan, dapat direkayasa melalui suatu perubahan sosial dan budaya yang direncanakan, dikendalikan, dan diberdayakan seeara sistematis dan kontinyu, seiring dengan kebutuhan masyarakat atas pembangunan nasional secara keseluruhan. Pembangunnn hukum nasional di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam seperti Indonesia, unsur agama menjadi urgen diperhatikan. Karena agama, tidak hanya menjadi substansi dari rekayasa  sosial tetapi juga menjadi core values (nilai-nilai asasi) dari pembangunan manusia seutuhnya. Pembangunan hukum, sebagai bagian dari pembangunan manusia seutuhnya, menjadi lebih mendesak jika dihubungkan dengan kebutuhan objektif negara-negara berkembang semacam Indonesia, untuk tampil secara lebih beradab di pentas dunia. Hal itu disebabkan oleh cita-cita kemerdekaan dan pembangunan, telah mendorong negara tersebut, melakukan penataan kembali tatanan sosialnya dengan berpijak pada nilai-nilai agama, baik di bidang hukum, politik, budaya, maupun ekonomi. Proses perubahan tatanan sosial bagi negara yang sibuk dengan pembangunan, telah memaksa masyarakatnya untuk segera melaksanakan pembangunan di bidang hukum sebagai prasyarat tegak dan berjalannya roda pembangunan itu sendiri. Tegak dan bergeraknya aspek hukum di suatu negara, akan segera mendorong bidang-bidang lain untuk senantiasa berjalan di atas koridor hukum yang dibangun. Pada hakikatnya, pembangunan dalam bidang hukum adalah ikhtiar bersama untuk mengadakan pembaruan pada substansi (isi), struktur (lembaga), kultur (budaya) dari berlakunya suatu sistem hukum. Berpijak pada system hukum yang baik.segera setelah itu, barulah diarahkan secara maksimal untuk pembentukan kaidah-kaidah hukum baru yang lebih baik, yaitu kaidah-kaidah hukum yang mampu menjawab tantangan zaman, di mana konsep ruang dan waktu adalah prasyarat utama dalam menjawab tantangan zaman tersebut inilah salah satu cara melaksanakan perubahan sosial (social change) yang diperlukan dalam pembangunan masyarakat.

Categories
Syarikat Islam

Ketua Bidang Pendidikan Tinggi dan Ketua Majelis Pendidikan DPP  Syarikat Islam Menjadi Penguji dalam Ujian Terbuka Disertasi Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam As-syafi’iyah Jakarta

Ketua Bidang Pendidikan Tinggi (Prof. Mohammad Taufik Makarao, SH, MH), dan Ketua Majelis Pendidikan (Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, SH, MH) DPP  Syarikat Islam Menjadi Penguji dalam Ujian Terbuka Disertasi Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam As-syafi’iyah Jakarta.

Rabu, 4 Maret 2020, pukul 13.30 WIB, bertempat di Kampus 2 Universitas Islam As-syafi’iyah  Jakarta, Jl. Raya Jatiwaringin No. 12 Jakarta, Advokat Yuniar Rahmatiar(Promovendus) mengikuti Sidang Ujian Promosi Doktor Ilmu Hukum konsentrasi studi Hukum Bisnis/Ekonomi dengan judul disertasi: “PERAN ASURANSI LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAI PENGENDALIAN RISIKO PENCEMARAN LINGKUNGAN DALAM SISTIM HUKUMLINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA”.

Bertindak sebagai Tim Promotor dan Penguji, adalah: Dr. Masduki Ahmad, SH, MM (Ketua); Prof. Dr. Mella Ismelina F. Rahayu, SH, M.Hum (Promotor); Dr. Efridani Lubis, SH, MH (Co-Promotor); Prof. Dr. Jeane Neltje Sally, SH, MH; Prof. Dr. Erna Widjajanti, SH, MH;    Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, SH, MH(Ketua Majelis Pendidikan DPP Syarikat Islam); Prof. Mohammad Taufik Makarao, SH, MH (Ketua Bidang Pendidikan Tinggi DPP Syarikat Islam); Prof. Dr. Dailami Firdaus SH, LLM, MBA (Ketua Yayasan Perguruan TInggi As-syafi’iyah); Dr. Abdul Haris Semendawai, SH, LLM.

Adapun persoalan yang menjadi perhatian Promovendus dalam kajian disertasinya dengan mendasarkan pada tiga permasalahan pokok yang perlu dijawab dan diteliti yaitu:

  1. Bagaimana pengaturan dan peran asuransi lingkungan hidup  dalam sistim hukum lingkungan  di  Indonesia ?
  2. Bagaimana penerapan asuransi  lingkungan hidup sebagai upaya pengendalian risiko  pencemaran  lingkungan  hidup dalam sistim hukum  lingkungan di Indonesia ?
  3. Bagaimana konsep  dan kebijakan penerapan asuransi  lingkungan  hidup  yang ideal ?

Dalam rangka menjawab berbagai pertanyaan tersebut, Promovendus mengkaji dan menganalisis fakta-fakta hukum yang terjadi dalam praktek yang terjadi dalam masyarakat.

Dari permasalahan pokok yang diteliti tersebut menghasilkan hasil penelitian, antar lain meliputi:

  1. Pengaturan dan Peran Asuransi Lingkungan Hidup dalam Sistim Hukum Lingkungan  di  Dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Dagang  (KUHD)  ada  2  (dua)  cara  pengaturan  asuransi,  yaitu  pengaturan  yang  bersifat  umum  dan  yang  bersifat  khusus.  Pengaturan  yang  bersifat  umum  terdapat  dalam  Buku  I  bab  9  Pasal  246-286  KUHD  yang  berlaku  bagi  semua  jenis  asuransi.  Pengaturan  yang  bersifat  khusus  terdapat  dalam  Buku  II  bab 9  dan  bab  10. Namun  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum  Dagang tidak  mengatur  tentang  asuransi  lingkungan,  asuransi  lingkungan  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  32  tahun 2009 tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  yaitu terdapat dalam  pasal  43  ayat 3 (tiga) huruf (f), yang  mana  dalam  penjelasan  Undang-Undang tersebut  hanya  menjelaskan  definisi  asuransi  lingkungan  tetapi  tidak  menjelaskan  pengaturan  dan  mekanisme  lebih  lanjut  tentang  bagaimana  pelaksanaan  asuransi  lingkungan  tersebut,  tentunya  hal  ini  perlu  ada  pengaturan  yang  jelas  bagaimana  penerapan  asuransi  lingkungan  terhadap  perusahaan  yang  mengelola  limbah  bahan berbahaya dan  beracun.  Bahwa  asuransi  lingkungan mempunyai  peranan  yang  sangat  penting   yaitu  asuransi  dapat  memberikan  rasa  rasa  aman  dalam  menjalankan  usaha.  Hal  ini  karena    akan  terlepas  dari  kekahwatiran  akan  tertimpa  kerugian  akibat  suatu  peristiwa  yang  tidak  diharapkan,  sebab  walaupun  tertimpa  kerugian  akan  mendapat  ganti  rugi  dari  perusahaan  asuransi.
  2. Penerapan Asuransi Lingkungan Hidup Sebagai Upaya Pengendalian Risiko Pencemaran  Lingkungan  Hidup Dalam Sistim Hukum  Lingkungan di Indonesia.  Berkaitan dengan penerapan asuransi  lingkungan, asuransi lingkungan merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah, perusahaan dan    Penerapan  asuransi  lingkungan  sudah  seharusnya  diterapkan  dengan  tegas  tentunya  dengan  aturan  dan  kebijakan  yang  jelas,  hal  ini  seperti  yang  sudah  dialakukan  oleh  PT. Mandiri  Intilogam  yang  menerapkan  asuransi  lingkungan  melalui  asuransi  PT. Jaasindo,  namun  dalam  pelaksanaan  asuransi  lingkungan  ini  masih  jauh  dari  harapan karena  asuransi  lingkungan  belum  ada  aturan  yang  jelas  mengenai  bagaimana  penerapan  asuransi  lingkungan yang  baik   dalam  hal  ini  aturan  bagaimana  pengaturan polis,  besar  premi   yang  harus  dikeluarkan  oleh perusahaan  dan  ganti  rugi  yang  harus  ditanggung  pihak  asuransi.
  3. Konsep dan Kebijakan Penerapan Asuransi Lingkungan  Hidup  yang Ideal.

Konsep asuransi lingkungan yang ideal yang memungkinkan  bisa diterapkan adalah dengan cara menyisihkan dana sebagai simpanan apabila terjadi suatu resiko. Prinsip ini umum dikenal sebagai konsep pembiayaan risiko (risk funding).Menurut  penulis  ada 4  kelompok yang terkait  dalam konsep  asuransi  lingkungan yang ideal  yaitu  kelompok pertama adalah para pembuat kebijakan, termasuk para legislator dan regulator lingkungan hidup. Kelompok kedua adalah pihak yang menegakkan aturan tersebut  yaitu pihak ini berwenang untuk mengevaluasi dan menerbitkan ijin lingkungan dan/atau memonitor dipenuhinya peraturan-peraturan tersebut. Kelompok ketiga adalah pihak yang menangani masalah munculnya dampak negatif terhadap lingkungan, seperti spesialis lingkungan, atau lembaga penyelamat lainnya, dalam hal  ini  asuransi  lingkungan  dan  kelompok keempat terdiri dari lembaga-lembaga independen yang mengevaluasi insiden, meneliti penyebabnya, mengevaluasi dampaknya dan membuat rekomendasi untuk perbaikannya

Dari Kesimpulan tersebut diatas, Promovensus memberikan saran:

  1. Pengaturan asuransi  lingkungan  sudah  disebutkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  yaitu  Pasal  43  namun  tidak disebutkan mekanisme pelaksanaanya,  hal ini  sudah  seharusnya  pemerintah  mengatur  secara  jelas  tentang  mekanisme asuransi
  2. Pemerintah sudah seharusnya memperhatikan peranan asuransi lingkungan, karena pencemaran lingkungan  sudah  terjadi  dimana-mana,  dalam  hal  ini  pemerintah   perlu  adanya  ketegasan  dan  kejelasan dalam  penerapan  asuransi  lingkungan
  3. Harus ada  aturan  tersendiri  tentang  asuransi  lingkungan,  hal  ini  dapat  diatur  dalam  Undang-Undang.
  4. Asuransi lingkungan  di  berikan  kepada  pihak  swasta  secara  penuh  untuk

 

Categories
Syarikat Islam

Hamdan Zoelva Lantik 6 Pengurus DPC Syarikat Islam di Sulsel

REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Syarikat Islam (SI) Indonesia Dr. H. Hamdan Zoelva, S.H., M.H., Minggu (01/03/2020) petang melantik enam Dewan Pengurus Cabang SI di Sulawesi Selatan masa jihad 2019-2022 secara bersamaan.

Pelantikan yang berlangsung di Kampus Universitas Cokroaminoto Jl.Perintis Kemerdekaan Makassar tersebut dirangkaikan dengan acara Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Syarikat Islam Sulawesi Selatan yang berlangsung sehari.

DPC SI yang dilantik dan disaksikan Ketua Umum DPW SI Sulsel Prof. Dr. H.M. Tahir Kasnawi, S.U, tersebut masing-masing :Kota Makassar, Kota Parepare, Kabupaten Bone, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Soppeng, dan Kabupaten Barru. Rakerwil DPW SI tersebut bertema: Meningkatkan Peran Serta Syarikat Islam dalam pembangunan daerah yang religius”.

Hamdan Zoelva dalam pengarahannya mengatakan, Syarikat Islam sebagai organisasi masyarakat tertua di Indonesia (berdiri 1905 di Solo) tetap eksis karena dukungan para anggotanya.

“Menjadi pengurus itu adalah amanah. Amanah ini bisa menjadi beban jika dilaksanakan dengan tidak tulus dan ikhlas. Namun jika amanah dilaksanakan ikhlas dan tulus itu akan menjadi sesuatu kebahagiaan,” ujar Hamdan.

Sebagai organisasi masyarakat, Syarikat Islam dalam programnya akan lebih menitikberatkan aktivitasnya dalam bidang dakwah dan pemberdayaan ekonomi umat, tetapi tidak berarti akan meninggalkan dakwah agama. SI akan lebih banyak bergerak di bidang ekonomi umat. Mendirikan Syarikat Islam (SI) Mart yang kelak di satu lokasi akan dapat membina sedikitnya 50 orang pedagang kecil sebagai warga binaan.

“Saat ini SI banyak memperoleh wakaf tanah dari berbagai pihak, bahkan ada dari nonmuslim,” ujar Ketua MK periode 2013-2015 tersebut.

Hamdan tiba di Makassar, Ahad (1/3/2020) sore, setelah menghadiri acara di Kendari pagi harinya, Ahad malam, dia terbang kembali ke Jakarta, setelah meninggalkan ibu kota pukul 03.00 dinihari Ahad. (M. Dahlan Abubakar)

sumber: republiknews.co.id

Categories
Syarikat Islam

Syarikat Islam Sulsel : Pembangunan Daerah, Harus Berbarengan dengan Pembangunan Moral

Makasar, (MEDGO.ID) — Syarekat Islam (SI) Sulawesi Selatan mengadakan Rapat kerja wilayah dengan mengangkat Tema “Meningkatkan Peran Serta Syarikat Islam Dalam Pembangunan Daerah yang Religius” digelar pada Ahad (01/03) Dikampus Cokroaminoto Makasar.

Dalam sambutanya, Ketua Lajnah Tanfhiziyah PP Syarikat Islam Prof. Dr. Hamdan Zoelva, MH memgingatkan kepada seluruh kader dan pengurus SI, agar berperan aktif dalam memberikan masukan kepada pemerintah daerah, dalam memgisi pembangunan dapat selalu melekatkan aspek religiusitas.

Aspek Religius sesuai dengan Tema besar yang diangkat oleh Syarikat Islam Sulsel, menandakan jatidiri bangsa tak lepas dari peran agama guna meningkatakan laju pembangunan, bukan justru menjauhakan agama dalam pembangunan.

Ketua Wilayah Syarikat Islam Sulawesi Selatan Prof. Tahir Kasnawi menyambung apa yang disampaikan oleh Ketum PP Syarikat Islam, menurutnya tema ini sengaja diangkat karena Sulsel merupakan daerah yang semangat bergamanya sangat tinggi, sehingga harus didiatribuaikan juga dalam peran memgisi pembangunan.

Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Syarikat Islam Sulsel, berhasil merancang berbagai program dan agenda dalam liima tahun mendatang, dibawah kepemimpinan Prof Dr. Kasnawi Tahir sebagai Ketua Wilayah Syarikat Islam Sulsel.

Peserta Pengurus Cabang (PC) Syarikat Islam yamg hadir dalam Musyawarah Kerja Daerah Syarikat Islam Sulsel, sekaligus dirangkaikan dengan pelantikan penguris cabang adalah :
PC kota Makassar, PC kab Barru,PC kab Soppeng,PC kab Pinrang,PC Pare pare dan PC. Bone (Jamal)

sumber: medgo.id

Categories
Syarikat Islam

Penandatanganan MoU antara Yayasan Sari SI Sulawesi Selatan dengan BPJBH

Penandatanganan MoU antara Yayasan Sari SI Sulawesi Selatan dengan BPJBH

Categories
Syarikat Islam

FOTO: Muscab Syarikat Islam Kab. Bekasi di Graha Pariwisata

Selamat atas terpilihnya Bpk. Budiyanto, S.Pi (Anggota DPRD Kab.Bekasi) menjadi Ketua Pimpinan Cabang Syarikat Islam Kab.Bekasi dan Bpk.Irfan Haeroni (Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat) Sebagai Ketua Dewan Cabang Syarikat Islam Kab, Bekasi dalam Muscab Syarikat Islam Kab. Bekasi di Graha Pariwisata, 27 Februari 2020, dan Terima Kasih atas
suksesnya penyelenggaraan TOT Kurikulum Pendidikan Syarikat Islam Provinsi Jawa Barat 27-29 Februari -1 Maret
2020 di River View Hotel Bekasi, Semoga amanah dan terus berjuang khidmat dalam Dakwah Ekonomi.
Billaahi Fii Sabilil Haq

sumber: suarasi.com