Categories
Ketua Umum SI

DN-PIM Ajak Seluruh Elemen Bangsa Rajut Kebersamaan

JAKARTA – Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju mengajak semua elemen bangsa dan masyarakat untuk kembali merajut kebersamaan. Pasalnya, kebersamaan sejati akan memberi kesempatan kepada semua secara adil dan meniadakan penguasaan satu kelompok atas kelompok-kelompok lain.

“Mari meneguhkan persatuan bangsa dengan merajut kebersamaan sejati seusai terlaksananya pesta demokrasi. Kebersamaan yang menghargai kemajemukan dan menegakkan keadilan,” ungkap Ketua Umum Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (DN-PIM) Din Syamsuddin dalam refleksi awal tahun dengan tema “Quo Vadis Indonesia, Mau ke Mana Indonesia?” di Jakarta kemarin.

Din mengatakan kebersamaan sejati inilah yang akan menciptakan rasa kesetiakawanan sosial dan mendorong kegotongroyongan. Apalagi, tantangan ke depan sebagai bangsa sangat serius karena bersifat krusial dan eksistensial, yakni menyangkut keberadaan bangsa dan kedaulatan negara.

Din menjelaskan bahwa DN-PIM sebagai pergerakan rakyat Indonesia yang bersifat lintas agama, suku, profesi, dan gender, menyatakan keprihatinan mendalam atas kecenderungan demikian serta mengajak segenap elemen dan komponen bangsa untuk bersama-sama berjuang meluruskan kiblat bangsa.

“Kami legal dan sebagai organisasi resmi. Kami melaksanakan refleksi awal tahun 2020 sebagai momentum bagi Indonesia untuk merenungi perjalanan kehidupan bangsa dengan segala capaian, masalah, dan tantangan, serta masa depannya. Kenapa kami memilih untuk melakukan refleksi awal tahun? Sebagaimana banyak organisasi lain, karena kami ingin lebih ke depan,” tandasnya.

Dalam refleksi DN-PIM kali ini dihadiri beberapa tokoh di antaranya peneliti senior LIPI sekaligus Wakil Ketua DN-PIM Siti Zuhro, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva sekaligus sebagai anggota DN-PIM, Wakil Ketua Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju Philip Kuntjoro Widjaja, dan tokoh-tokoh DN-PIM lainnya.

Philip mengatakan refleksi ini sebagai momentum bagi seluruh bangsa Indonesia, apalagi memasuki tahun 2020, yang mana 75 tahun setelah dan 25 tahun menjelang seabad Proklamasi Kemerdekaan. “Ini momentum kita untuk merenungi perjalanan kehidupan bangsa untuk masa depan. Perenungan itu penting untuk pertanyaan apakah perjalanan kehidupan bangsa berada pada jalan konstitusi atau cita-cita kemerdekaan, atau mengalami pergeseran bahkan penyimpangan?” tanyanya.

Jika mencermati perjalanan bangsa ini, khususnya pascareformasi 1998, lanjutnya, terdapat gejala dan gelagat terjadinya deviasi, distorsi, dan disorientasi kehidupan nasional dengan cita-cita pendiriannya. “Maka adalah relevan bagi kita untuk mengajukan pertanyaan mau ke mana Indonesia?” ujarnya.

Siti Zuhro mengatakan bahwa ada beberapa tantangan serius yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Perkembangan geopolitik dan ekonomi dunia terutama dengan pergeseran pusat gravitas ekonomi dunia dari Atlantik ke Pasifik yang ditandai antara lain kebangkitan China, merupakan tantangan serius yang harus dihadapi bangsa Indonesia.

Tantangan ini, kata Siti, bisa menjadi ancaman jika dikaitkan dengan perebutan hegemoni seperti perang dagang antarnegara adikuasa yang akan menyeret negara-negara lain. “Hal itu menjadi rumit dengan adanya ketegangan di Laut China Selatan yang seperti sekarang ini terjadi baik berbentuk sengketa maupun klaim teritorial secara sepihak. Dinamika kawasan Asia-Pasifik ini berpotensi membawa ancaman terhadap kedaulatan Indonesia,” paparnya.

Sementara itu, mantan Ketua MK Hamdan Zoelva mengungkapkan bahwa seluruh elemen bangsa Indonesia harus kembali meluruskan kiblat bangsa, yakni mengarahkan kembali pembangunan nasional untuk sesuai dengan cita-cita kemerdekaan yang telah diletakkan oleh para pendiri bangsa seperti termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

“Sehingga dalam rangka itu, yang paling mendesak dilakukan adalah pelurusan kembali konstitusi agar terjadi kesesuaian antara batang tubuh konstitusi dan pembukaannya, dan antara undang-undang turunan dengan konstitusi itu sendiri,” katanya.

Zoelva mengatakan bahwa semua pemangku amanat kerakyatan, khususnya partai-partai politik, juga perlu membuka diri dan mengedepankan wawasan kebangsaan berbasis cita-cita dasar pendirian bangsa.

“Dalam hal ini, penyelenggara negara perlu bersikap konsekuen, konsisten, dan berdisiplin, sehingga melahirkan kebijakan dan menjalankannya secara konstitusional dan semata-mata demi kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tandasnya.

(don)
sumber: nasional.sindonews.com
Categories
Syarikat Islam Tanggap Bencana Uncategorized

Droping Logistik SIGAP Nasional

Droping Logistik SIGAP Nasional

Categories
Syarikat Islam Tanggap Bencana

Apel Pagi Brief dari Basarnas selaku OSC

Apel Pagi Brief dari Basarnas selaku OSC

Categories
Ketua Umum SI

Din Syamsuddin Minta Pemerintah Bersikap Tegas Hadapi Sengketa Laut Natuna

JAKARTA–Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (DN PIM) mengelar proyeksi awal tahun 2020. (DN PIM) salah satunya menyerukan agar pemerintah Indonesia tak ragu bersikap tegas menghadapi sengketa Laut Natuna.

Ketua Umum DN PIM, Din Syamsuddin yang meyakinkan pemerintah untuk berkukuh pada ketegasan sikap. Kendati dalam penyelesaian, ia mengusulkan agar pemerintah menempuh jalan dialog.

“Tetap tegas, jangan sekali-kali kehilangan pegangan terhadap prinsip yang kita yakini. Apalagi dijamin oleh keputusan PBB, UNCLOS 1982. Tapi dalam penyelesaiannya bisa lah diatur secara dialogis, persuasif dan efektif tapi tanpa menjual harga diri tanpa kehilangan prinsip,” ujarnya di Jakarta Selasa (8/1/2020).

Sementara itu, Anggota DN PIM Nadjamudin Ramly menambahkan masalah hukum laut Internasional ini sudah jelas diatur dalam konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Indonesia, kata dia, punya landasan hukum yang kuat pula untuk mempertahankan kedaulatan atas wilayah perairan tersebut.

“Indonesia dengan sikap Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, sudah benar, kita berdasarkan ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh PBB, yaitu UNCLOS tahun 1982 tentang Zona Ekonomi Eksklusif,” terangnya.

Dirinya menilai pemerintah, dari semenjak  Rizal Ramli yang menukar nama laut tersebut  menjadi Laut Natuna Utara sudah baik sehingga Indonesia tetap bertahan pada keputusan hukum laut internasional di dalam UNCLOS 1982.

Ia menjelaskan, dengan demikian apa yang disebut penangkapan ikan secara tradisional oleh pemerintah China, tidak memiliki dasar hukum. Sehingga dia merasa, tak perlu lagi ada kompromi dalam penyelesaian sengketa ini.

Untuk diketahui, DN PIM terdiri atas sejumlah tokoh lintas disiplin yang fokus pada isu kemanusiaan, kemajemukan dan kebersamaan. Tokoh lainya antara lain, Siti Zuhro, Philip Kuntjoro Widjaja, Amidhan, Nadjamudin Ramly hingga Hamdan Zoelva. []

REPORTER?: RHIO

sumber: islampos.com

Categories
Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia

Konfrensi Pers SEMMI Jatim Atas Penangkapan Bupati Sidoarjo

Ketua Umum Pengurus Wilayah SEMMI (Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia) Abdullah Amas menggelar konfrensi pers di Media Centre SEMMI Jatim mengapresiasi OTT KPK Pada Bupati Sidoarjo, Amas menyebut bahwa OTT KPK pada Bupati Sidoarjo sedikit banyak berefek pada Pilkada.
“Saya tadi melihat anaknya Pak bupati yang maju peluangnya besar, tapi pasca Saiful disikat KPK maka petanya akan berubah secara sangat signifikan, ini bisa jadi makanan empuk pihak lawan”ujar Abdullah Amas
Sebelumnya KPK dikabarkan melakukan Operasi Tangkap Tangan pada Bupati Sidoarjo. Saiful dibawa ke Polda Jatim untuk selanjutnya diterbangkan ke Jakarta oleh KPK
Sedangkan Putra dari Saiful saat ini tengah ikut dalam upaya merebut Sidoarjo 1 yang saat ini berada di Posisi Anggota DPRD Jatim yaitu H, Ahmad Amir Aslichin
Amas menilai penangkapan itu murni pada Hukum, bukan Politik
“Masak jelang Pilkada serentak ga boleh nangkap orang, lagipula tak ada kepentingan KPK atau hal politis apapun disitu, kan kandidat yang maju belum ditentukan KPUD”ujar Abdullah Amas menambahkan
sumber: trans56liputan.blogspot.com
Categories
Ketua Umum SI

PIM Dorong Bentuk UU Sistem Ekonomi Sosial Mengatur Investasi

Hidayatullah.com– Anggota Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (DN PIM), Hamdan Zoelva mengatakan bahwa perlu dibentuknya Undang-Undang Sistem Ekonomi Sosial (UU SES) agar investasi dapar diatur dengan baik.

“Belum adanya UU Sistem Ekonomi Sosial akan sulit mengatur investasi di Indonesia,” jelas mantan Ketua MK ini dalam konferensi pers refleksi awal tahun 2020 di Jakarta, Selasa (07/01/2020).

Selain itu perlu dibentuk juga UU Sistem Politik yang mengatur mengenai keamanan negara terutama dari luar Indonesia.

Menurut DN PIM, belum adanya UU Sistem Politik ini membuat susahnya mengatur tata keamanan negara sehingga bisa kacau balau. DN PIM berpedoman pada Pasal 33 UU 1945.

Selain dua hal tersebut, Prof Din Syamsuddin selaku Ketua Umum DN PIM menambahkan, banyaknya pekerjaan rumah (PR) Indonesia di tahun 2020 ini agar menjadi fokus utama bangsa.

“Masih banyak PR kita, kita harus terus kita kerjakan,” ujarnya.

Salah satunya adalah mengenai tiga poin ancaman bangsa seperti narkoba, korupsi, dan kekerasan (NKK).

Din menjelaskan bahwa ketiga hal itu tidak akan hilang jika dalam upaya penanganan bangsa ini masih korupsi, koalisi, dan nepotisme (KKN).

“NKK enggak bakal hilang kalau masih hobi KKN,” jelas Din yang juga tokoh Muhammadiyah ini.

Maka menurut Din, diperlukan sifat gotong royong serta bekerja cerdas, iklash, dan tuntas dalam menuntaskan PR-PR yang ada.

“Bekerja cerdas, ikhlas, tuntas maka semua agenda prioritas akan tuntas, di samping juga memohon kepada yang Ilahi,” katanya.* Abdul Mansur J

Rep: Admin Hidcom

Editor: Muhammad Abdus Syakur

sumber: hidayatullah.com

Categories
Syarikat Islam Tanggap Bencana

SIGAP turun membantu penyintas banjir di Bogor

SIGAP (Syarikat Islam Tanggap Bencana) turun membantu penyintas banjir di Bogor menyalurkan bantuan dan membangunan jembatan darurat.

 

sumber: facebook.com/hamdan.zoelvaii

Categories
Ketua Umum SI

Din Syamsuddin Cs Desak Pemerintah Tak Lembek di Natuna

Jakarta, CNN Indonesia — Sejumlah tokoh yang tergabung dalam Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (DN PIM) menyerukan agar pemerintah Indonesia tak ragu bersikap tegas menghadapi sengketa Laut Natuna.

Anggota DN PIM, Nadjamudin Ramly mengatakan masalah hukum laut internasional ini sudah jelas diatur dalam konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Indonesia, kata dia, punya landasan hukum yang kuat pula untuk mempertahankan kedaulatan atas wilayah perairan tersebut.

“Indonesia dengan sikap Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, sudah benar, kita berdasarkan ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh PBB, yaitu UNCLOS tahun 1982 tentang Zona Ekonomi Eksklusif,” terang Nadjamudin di Jakarta Selatan, Selasa (7/1).

“Pemerintah, dari mulai Pak Rizal Ramli yang menukar nama itu menjadi Laut Natuna Utara itu sudah bagus sehingga kita tetap bertahan pada keputusan hukum laut internasional di dalam UNCLOS 1982,” tambah dia.

Nadjamudin melanjutkan, dengan demikian apa yang disebut penangkapan ikan secara tradisional oleh pemerintah China, tidak memiliki dasar hukum. Sehingga dia merasa, tak perlu lagi ada kompromi dalam penyelesaian sengketa ini.

“Dan tidak ada kompromi di dalam Zona Ekonomi Eksklusif yang merupakan kedaulatan Republik Indonesia,” tutur dia.

Hal serupa diungkapkan Ketua Umum DN PIM Din Syamsuddin yang meyakinkan pemerintah untuk berkukuh pada ketegasan sikap. Kendati dalam penyelesaian, ia mengusulkan agar pemerintah menempuh jalan dialog.

“Tetap tegas, jangan sekali-kali kehilangan pegangan terhadap prinsip yang kita yakini. Apalagi dijamin oleh keputusan PBB, UNCLOS 1982. Tapi dalam penyelesaiannya bisa lah diatur secara dialogis, persuasif dan efektif tapi tanpa menjual harga diri tanpa kehilangan prinsip,” sambung Din.

DN PIM terdiri atas sejumlah tokoh lintas disiplin yang fokus pada isu kemanusiaan, kemajemukan dan kebersamaan. Pentolannya mulai dari Din Syamsuddin, Siti Zuhro, Philip Kuntjoro Widjaja, Amidhan, Nadjamudin Ramly hingga Hamdan Zoelva. (ika)

Categories
Ketua Umum SI

Mantan Ketua MK Setuju Omnibus Law Keamanan Laut

JAKARTA – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva setuju dengan Omnibus Law Keamanan Laut. “Betul, Omnibus Law penting, untuk mensinkronkan UU kelautan secara keseluruhan,” ungkap Hamdan Zoelva kepada SINDO usai mengisi acara di Jakarta, Selasa (7/1/2020).

Hal ini menanggapi adanya tumpang tindih dalam menangani kelautan di Indonesia. Bahkan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud Md menyebutkan ada 24 Undang-undang yang mengatur urusan laut. Sehingga perlu adanya Omnibus Law Keamanan Laut.

Selain itu, Zoelva mengatakan bahwa Indonesia harus punya UU Pertahanan Keamanan Negara. “Makanya itu pertama sekali memang saya sampaikan bahwa kita itu tidak punya lagi Undang-undang Hankamneg, undang-undang sistem pertahanan keamanan negara,” katanya.

Sehingga masalah urusan aturan pertahanan kelautan tidak akan tumpang tindih. “Melalui UU Hankamneg ini masalah-masalah yang paling pokok, diatur disitu. Baru kemudian Undang-undang yang lain disingkronsasi sehingga lebih mudah,” jelas Zoelva.

Zoelva menegaskan, jika dalam keamanan kelautan salah satu langkah yang tepat dilakukan pemerintah yakni melalui Omnibus Law pertahanan kelautan.

“Itu perlu omnibus law, untuk masalah kelautan, terlibat polisi, jaksa, polisi air terlibat, TNI AL dan Bakamla dan berbagai masalah laut,” katanya.

Kalau di negara lain, kata Zoelva di Amerika misalnya masalah kelautan ini diurusi Coast Guard. “Nah kita ini yang banyak sekali yang mengurusi. Seharusnya siapa yang bertanggung jawab? kalau saya kasih ke TNI AL saja, jadi coast guard nya di situ,” ujarnya.

“Jadi sudah selesai, diberikan kewenangan kepada Undang-undang, termasuk kewenangannya. Ini untuk efektifitas masalah penanganan keamanannya, termasuk masalah hukumnya ada di sana,” tambah Zoelva.

Menurutnya, memang harus disederhanakan. “Saya kira disini ada Polisi, ada Bakamla dan macam-macam lah, jadi karena itu saya menganggap ini penting disinkronisasi Undang-undang itu dalam bentuk tadi, ada aturan yang mengatur keamanan negara secara keseluruhan. Itu harus ada sistem yang lebih umum dalam sistem pertahanan keamanan negara keamanan laut,” tutup Zoelva.

(maf)
sumber: nasional.sindonews.com
Categories
Ketua Umum SI

Indonesia Punya Banyak Tantangan

Jakarta: Perkembangan geopolitik dan pergeseran pusat grativitasi ekonomi dari Antartika ke Pasifik dinilai menjadi tantangan besar bagi Indonesia pada 2020. Fenomena itu terlihat dari perkembangan Tiongkok.

“Tantangan bisa menjadi ancaman dikaitkan dengan perebutan hegemoni seperti perang dagang antara negara-negara Adi Kuasa yang menyeret negara-negara lain,” kata Anggota Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (DN-PIM) Hamdan Zoelva di kantornya, Jalan Warung Jati Timur, Jakarta Selatan, Selasa, 7 Januari 2020.

Menurut dia, kondisi semakin rumit dengan adanya ketegangan antara Indonesia dan Tiongkok di perairan Natuna. Sengketa teritorial sepihak itu dinilai mengancam Indonesia.

“Dinamika kawasan Asia Pasifik ini berpotensi membawa ancaman terhadap kedaulatan Indonesia,” kata Hamdan.

Kerumitan, terang dia, juga semakin menjadi-jadi karena Indonesia berada dalam ‘cengkeraman’ negara lain melalui investasi dan utang. Jumlahnya pun sudah melebihi porsi wajar dalam APBN.

“Sangat mungkin membawa perasalahan ekonomi dan keuangan yang potensial melemahkan kemandirian bangsa dan menggoyahkan kedaulatan negara,” ujar Hamdan.

Eks Ketua Mahkamah Konstitusi itu menilai tantangan bangsa semakin bertambah dengan adanya multi krisis dunia yang sedang berlangsung. Termasuk, krisis energi, pangan, ekologi, dan keuangan.

“Di samping itu, keadaan dunia yang masih kacau dengan adanya konflik dan perang di berbagai belahan dunia juga merupakan tantangan tersendiri. Ancaman perang tradisional, perang siber, dan perang kawasan masih menjadi tantangan ke depannya,” tutur Hamdan.

sumber: medcom.id